Ketua PBNU Desak Negara Anggota PBB untuk Tidak Menggunakan Hak Veto dalam Konflik Palestina-Israel

SANTRI – Dalam upaya menanggapi eskalasi konflik di Timur Tengah, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua PBNU desak negara anggota PBB, menekankan pentingnya untuk tidak menggunakan hak veto dalam menangani konflik antara Palestina dan Israel di PBB.

Beliau menyoroti keputusan Amerika Serikat yang telah menggunakan hak veto untuk menolak resolusi gencatan senjata, yang menjadi hambatan dalam upaya mencapai perdamaian di wilayah tersebut.

Konflik di Timur Tengah telah menjadi sorotan dunia sejak Oktober 2023 lalu, ketika pertempuran antara Palestina dan Israel semakin memanas.

Namun, menurut Gus Yahya, seperti beliau akrab disapa, masalah tersebut kini telah meluas dan melibatkan negara-negara lain seperti Iran, Irak, dan Yaman, memperumit upaya penyelesaiannya.

Dalam pernyataannya di Kantor PBNU di Jakarta, Gus Yahya menyampaikan bahwa hak veto yang digunakan oleh negara-negara anggota tetap keamanan PBB, terutama oleh Amerika Serikat, telah menghambat langkah-langkah konstruktif dalam mencapai gencatan senjata di wilayah konflik.

Beliau menggarisbawahi bahwa upaya gencatan senjata dan pencarian perdamaian di Timur Tengah memerlukan dukungan penuh dari seluruh anggota PBB tanpa intervensi yang bersifat memihak.

“Saat ini, negara-negara dengan hak veto belum mau mencabut haknya untuk membela salah satu pihak dalam konflik tersebut. Amerika Serikat misalnya, masih memveto resolusi PBB untuk gencatan senjata di Gaza,” ujar Gus Yahya dengan nada prihatin.

Beliau juga menyoroti bahaya eskalasi konflik yang dapat meluas dan membawa dampak kemanusiaan yang semakin serius.

Gus Yahya menegaskan bahwa tuntutan gencatan senjata segera adalah untuk kepentingan kemanusiaan dan untuk mencegah lebih banyak korban jiwa serta penderitaan rakyat di wilayah tersebut.

Konflik antara Israel dan Palestina, menurut Gus Yahya, telah menjadi sumber ketegangan yang terus membara dan dapat memicu aksi kekerasan lebih lanjut di kawasan tersebut.

Lebih lanjut, Gus Yahya juga mengingatkan bahwa melibatkan negara-negara seperti Iran dan Yaman dalam konflik tersebut semakin memperumit situasi.

“Bahaya eskalasi konflik ini jelas terlihat. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula dampak kemanusiaannya,” ujarnya.

Dalam konteks penyelesaian konflik, Gus Yahya menegaskan bahwa penting bagi PBB untuk bertindak tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan negara-negara tertentu. Dalam hal ini, hak veto harus dikaji ulang agar tidak menjadi alat untuk menghalangi usaha perdamaian.

“Kami mendesak anggota tetap Dewan Keamanan PBB, khususnya Amerika Serikat, untuk tidak menggunakan hak veto dalam upaya mencapai gencatan senjata yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina dan Israel,” tegas Gus Yahya.

Menurut beliau, hanya dengan pendekatan yang inklusif dan tanpa intervensi pihak ketiga yang memihak, perdamaian di Timur Tengah dapat diwujudkan.

Gus Yahya juga menyoroti pentingnya untuk melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

“Kami mengajak semua pihak yang terlibat untuk menghentikan kekerasan, membuka ruang dialog, dan mencari solusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak,” pungkas Gus Yahya.

Ketua PBNU desak negara anggota PBB memperkuat seruan perdamaian di Timur Tengah dan menekankan perlunya kerja sama global untuk mengakhiri konflik yang telah merenggut banyak nyawa dan menghancurkan harapan masyarakat di wilayah tersebut.