MEDAN – Organisasi keagamaan Gerakan Dakwah Kerukunan dan Kebangsaan (GDKK) mulai menggeliat lagi. Setelah dua tahun vakum akibat pandemi covid-19, kini GDKK mulai melakukan konsolidasi internal sekaligus membentuk seluruh cabang-cabang di Sumatera Utara.
Pernyataan tersebut dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GDKK, Dr. Solahuddin Harahap, MA kepada wartawan usai memimpin rapat internal GDKK di Medan. “ GDKK harus tampil dalam upaya membantu pemerintah utamanya memperkuat kerukunan umat beragama, “ sambung Solahuddin.
Menurut Solahuddin, pihaknya kini sedang menyusun program ke depan sekaligus mempersiapkan pengurus di tingkat cabang di seluruh Sumatera Utara. Rencananya, usai Idul Fithri ini, semua cabang harus terbentuk dan langsung menjalankan program. “ Pokokn ya, kita kebut dan kerja keras agar target tercapai sesuai rencana, “ tegas Solahuddin yang juga Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara ini.
Untuk itu, Solahuddin mengimbau kepada tokoh-tokoh agama yang ada di Sumatera Utara dan konsern terhadap dakwah, bisa mendaftarkan diri menjadi pengurus di daerah masing-masing. Pendaftarannya, untuk sementara ini bisa melalui WA dengan nomor 085262229120. “ Nanti semua pengurus akan kita undang untuk mengikuti pelatihan dakwah di Medan, “ ujar Solahuddin.
Di era ini, kata Solahuddin, gerakan dakwah terasa semakin penting dalam upaya menyatukan umat beragama. Diharapkan GDKK tampil di garda depan menyahuti keinginan masyarakat dan pemerintah. Sehingga ke depannya tak ada lagi beda persepsi antara umat beragama dengan pemerintah, yang pada akhirnya dapat memecah belah persatuan.
“ Kerukunan umat beragama itu sangat penting. Makanya, kerukunan itu kita jadikan pondasi dan tonggak keberhasilan negeri ini. Saya yakin, gerakan dakwah ini akan memberikan warna tersendiri bagi kemaslahatan umat, “ harap Solahuddin.
Dilihat dari profilenya, Lembaga yang diresmikan Gubsu ini dibentuk dalam rangka efektifitas pengorganisasian dan pengkoordinasian pelakasanaan deradikalisasi dan moderasi beragama secara khusus di luar struktur pemerintahan atau mitra pemerintah.
Program kerja pertama yang dilakukan GDKK adalah membantu pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap lembaga/institusi pencetak para dai seperti Perguruan Tinggi Islam, Pesantren maupun lembaga Islam lainnya. Sementara hilirnya adalah memastikan agar umat dapat menerima materi Reformasi Gerakan Dakwah keagamaan yang moderat dan terbuka baik di tempat ibadah (BKM) maupuan pada pengajian (Badan Kontak Majlis Ta’lim).
Dalam rangka itu diperlukan pembinaan terhadap para Da’i dan pengurus Badan Kenaziran Mesjid (BKM) agar memiliki kompotensi dan kualifikasi akademik dan keagamaan yang mumpuni memahami prinsip prinsip dasar pandangan keagamaan yang moderat untuk dapat menangkal dan mencegah penyebaran paham radikal atau Islam garis keras di tingkat akar rumput.
